(Kunjungan DPRD Luwu ke DPMD Kukar/pic:ist)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara pada Senin (10/11/2025).

Studi tiru tersebut difokuskan pada praktik Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dinilai berhasil berjalan efektif dan transparan di Kukar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino saat dikonfirmasi Selasa (11/11/2025).

Diungkapkannya pertemuan itu berlangsung penuh keakraban. Dikatakannya para anggota legislatif Luwu menyimak secara mendalam setiap tahapan yang diterapkan DPMD Kukar dalam mengelola Pilkades PAW, mulai dari pembentukan panitia, pengawasan, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkades PAW tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap proses yang dijalankan.

“Kami selalu menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, karena hal itu menjadi kunci penerimaan hasil oleh semua pihak,” ujar Poino.

Lebih lanjut Poino mengatakan selain pemaparan teknis, delegasi DPRD Luwu juga mendapatkan gambaran nyata melalui dokumentasi dan studi kasus dari pelaksanaan Pilkades PAW sebelumnya.

“ Mereka menilai pendekatan DPMD Kukar dalam meredam dinamika politik lokal layak dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan daerah mereka,”katanya.

Pembahasan turut menyinggung pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah serta sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaga netralitas dan akuntabilitas proses.

“ DPMD Kukar juga memperkenalkan sistem dokumentasi digital yang mendukung keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemilihan,” jelasnya.

Diakui Poino pada kesempatan itu DPRD Luwu juga mengapresiasi penyampaian yang sistematis dan komprehensif dan pihal DPMD Kukar.

“ Mereka menilai pengalaman Kukar sebagai contoh nyata implementasi regulasi yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan desa yang baik dan profesional,” terangnya.

Poino pun mengatakan melalui kegiatan ini, diharapkan kedua daerah tidak hanya bertukar gagasan, tetapi juga mempererat jejaring antarlembaga pemerintahan daerah.

“ Studi tiru semacam ini tentu kita ingin dapat menjadi sarana pembelajaran kolektif untuk memperkuat praktik demokrasi di tingkat desa,” pungkasnya. (Adv/Tan)